Penolakan Moratorium Ujian Nasional Disayangkan

Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Yazidie Fauzy menyayangkan penolakan pemerintah terhadap usulan moratorium ujian nasional atau UN. "Saya mendukung rencana moratorim UN, karena akan meringankan beban dan tidak membuat peserta didik stres. Sebagaimana pengalaman UN selama ini, banyak anak didik yang kelihatannya tertekan mental," ujarnya di Banjarmasin, Kamis (8/12/2016).

Menurut dia, selama sarana dan prasarana pembelajaran tidak sama antara sekolah atau ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota, dan terlebih daerah pinggiran, maka hasil UN akan pincang. "Dengan melihat hal tersebut berarti sistem pendidikan kita masih kurang berkeadilan," ujar mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel itu. Ia mengatakan hasil UN di ibu kota provinsi relatif akan lebih baik bila dibandingkan dengan daerah pinggiran. "Apalagi kelengkapan sarana dan prasarana sekolah pinggiran jauh dari sempurna, bisa dipastikan hasil UN tidak sama dengan perkotaan," tuturnya. Oleh sebab itu, dia akan mengundang instansi terkait untuk membicarakan UN, bagaiamaan cara menyiasati agar hasilnya nanti tidak terlalu jomplang antara sekolah di perkotaan dan daerah pinggiran/terpencil. "Pada dasarnya saya sependapat perlunya UN sebagai salah satu pengukur keberhasilan pendidikan, asalkan kelengkapan sarana dan persarana pembelajaran sama di semua sekolah," katanya. Sebelumnya Ketua Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan itu berpendapat positif peniadaan atau moratorium UN tersebut, sebagaimana wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

UN Hanya Buat Siswa Sibuk Ikut Bimbel
Sementara, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai pelaksanaan ujian nasional (UN) menimbulkan pengaruh kurang baik bagi siswa. Salah satunya, baik sekolah atau siswa hanya fokus belajar mata pelajaran yang diujikan dalam UN sehingga menganggap pelajaran lainnya kurang penting. "Siswa jadi terlalu sibuk ikut bimbingan belajar (bimbel) dan les. Akibatnya mereka kurang membaca," ujar Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) di Jakarta, belum lama ini.

Retno sendiri termasuk pihak yang mendukung adanya moratorium UN. Menurutnya, jika siswa sudah terlanjur bimbel tidak terlalu menjadi masalah, karena dampak moratorium UN yang sebenarnya adalah adanya perbedaan standar di setiap daerah. "Dampaknya itu ketika ada siswa yang dari daerah minus sarana dan kualitas pindah ke daerah yang kaya sarana dan kualitasnya bagus. Karena memang akan ada perbedaan standar. Tetapi itu hanya sebagian kecil, dan bisa disesuaikan melalui proses pembelajaran," paparnya.

Dia juga mengakui, moratorium UN akan berdampak pada lembaga bimbel atau les dan percetakan yang notabennya ramai peminat jelang UN. "Memang mereka (bimbel) akan dirugikan. Tapi bagi saya yang rugi bangsa ini kalau sistem pendidikan terus seperti ini. Untuk memperbaikinya, diawali dengan moratorium UN," imbuhnya.

Sumber: okezone.com